TRIBUNNEWS.COM - Katalog Indonesia mendesak Bupati Kutai Timur dan jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di PT. Thiess Sangatta, Kutai Timur yang hingga sekarang tak kunjung usai. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Senin (20/5/2013).
“Hingga saat ini pihak manajemen PT. Thiess tidak bertemu dan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan ketenagakerjaan ini,” kata Direktur Eksekutif Katalog Indonesia, Andriea Sulaiman hari ini di Jakarta.
Menurutnya, permasalahan yang berlarut-larut ini seharusnya bisa diselesaikan dengan baik jika Bupati dan jajarannya punya itikad baik terhadap permasalahan ini.
“Kami mendesak dan meminta pertanggungjawaban Bupati untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat,” tegasnya.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, permasalahan ini bermula dari aksi mogok kerja yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal oleh pihak manajemen PT. Thiess Sangatta. Mogok kerja terjadi karena tidak adanya penyelesaian perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak pengusaha dan pengurus serikat pekerja.
Pihak manajemen PT. Thiess Sangatta mem-PHK 266 pekerja yang melakukan aksi solidaritas terhadap tidak dipekerjakannya kembali 6 pengurus serikat pekerja PUK SP KEP Thiess Sangatta. Selain pekerja yang telah di PHK massal, saat ini ada sekitar 400 pekerja yang statusnya tidak di PHK namun tidak dipekerjakan oleh pihak manajemen PT Thiess Sangatta.
Katalog Indonesia menyayangkan pihak Pemerintah Kutai Timur dan Dinas Tenaga Kerja Kutai Timur yang tidak pernah mengambil sikap agar masalah ketenagakerjaan di Kutai Timur bisa selesai secara musyawarah dan mufakat.
“Sungguh disayangkan pihak Pemerintah setempat yang tidak melindungi sama sekali terhadap pekerja yang terkena PHK. Kami curiga jangan-jangan pemerintah setempat “dibungkam” oleh pihak manajemen PT. Thiess,” kata Andriea.
Katalog Indonesia juga menyesalkan aparat kepolisian dan TNI yang terlalu ikut campur tangan dalam masalah ketenagakerjaan dan lebih berpihak terhadap pengusaha.
“Aparat kepolisian dan TNI semestinya tidak ikut campur pada masalah yang bukan menjadi job desk-nya. Namun faktanya, mereka justru melakukan tindakan represif terhadap pekerja. Ini bukti aparat keamanan lebih memihak pemilik modal,” tegas Andriea.
